Agen bansos menjelma menjadi sultan, Kades seperti tak punya harga di mata rakyat

BACA JUGA

 

Foto : Ketua FKKD Lotim, Nurhadi Muis. (yan/opsintb.com)

OPSINTB.com - Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Lombok Timur, Nurhadi Muis, mengaku heran dengan keberadaan agen yang tiba-tiba menjadi sultan di tanah Gumi Patuh Karya. Yang paling mencolok, kata dia, ialah pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang ditangani agen e-waroeng.

"Kami bukan suuzon, iri hati, cemburu sosial tapi masyarakat yang cemburu tinggi sekali," ucap Nurhadi Muis, kepada opsintb.com, Selasa (27/9/2022).

Dikatakan, bantuan untuk orang miskin itu sepertinya dimanfaatkan. Pada item beras misalnya, yang menurutnya agen mencari keuntungan di barang tersebut, belum lagi yang berasal dari transaksi, dan barang yang lainnya.

Ia menceritakan pengalaman pribadinya yang didatangi langsung oleh salah seorang agen untuk menyiapkan beras. Mereka, sebutnya, hanya berani samapi Rp 8 ribu, tapi penerima manfaat membayarnya Rp 11 ribu. 

Itu, kata dia, baru dari satu penerima. Jika dihitung dalam jumlah ton sudah berapa keuntungan yang didapatinya.

"Pantesan saya lihat mereka-mereka ini seperti sultan aja mulai rumah bertingkat, punya mobil, dan motor yang kita saja sebagai Kepala Desa tidak sanggup beli," ketusnya.

Lantaran itu, dirinya meminta agar pengelolaan ini seperti harapan Gubernur dan Bupati, tak lagi disalurkan melalui agen namun melalui BUMDes. 

Sebab, ucap Muis, jika BUMDes diberdayakan, jika pun ada keuntungan untuk orang banyak. Berbeda dengan agen yang disebutnya untuk pribadi.

Lantaran itu ia meminta, kepada Kepala Dinas Sosial agar pengelolaan BPNT ini ditinjau ulang. Sebab kejadian di salah satu tempat kartu ATM penerima manfaat dipegang oleh agen, kendati ia tak membeberkan dimana lokasi yang dimaksud.

Ia mengaku, sebelum dirinya berbuat kartu ATM itu juga dipegang oleh koordinator dan mencairkan, dengan pungutan Rp 10 ribu per orang.

Tak hanya potongan, Muis menuding penerima manfaat juga mendapat ancaman. Jika yang bersangkutan tak menerima ke depan tak bakal diajukan lagi.

"Seolah-olah mereka menjadi raja di situ, seolah-olah mereka yang mengendalikan semuanya," ujarnya.

Masyarakat yang tak puas, pada ujungnya melapor ke Kepala Desa (Kades). Dengan peristiwa semacam itu, Kades seperti tak punya harga dan arti di mata rakyat. Sebab bantuan semisal PKH, dan yang paling mencolok ialah BPNT masih ditangani oleh agen.

Lantaran itu, dirinya meminta kepada dinas sosial untuk menyampaikan keadaan itu kepada pemerintah di atasnya. 

"Mudah-mudahan bisa tidak lagi dikoordinir oleh untuk kepentingan, atau orang-orang yang mencari kepentingan pribadi," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Nurhadi Muis juga meminta kepada Kepala Dinas Sosial untuk menetralisir situasi di bawah. Mengklarifikasi berita yang beredar yang menyebabkan kurang kondusif, termasuk PPDI juga ribut di bawah. (kin)

Redaksi
- 9/27/2022

Read other related articles

Also read other articles