OPSINTB.com - Ratusan massa aksi damai yang tergabung dalam Gerakan Pemuda dan Masyarakat Toya (GPMT) bergerombol memenehui perempatan Desa Toya, sebagai titik kumpul massa aksi sebelum menuju ke Kantor Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Selasa 16/6/2020 sekitar pukul 08.00 wita.
Para orator yang berusaha lantang menyuarakan keluhan Masyarakat Toya dan menagih janji kepala desa Toya, tiba-tiba aparat Kepolisian meredamkan massa aksi yang akan menuju kantor desa Toya, dengan alasan keamanan dan mengantisipasi tindakan anarkis dari massa aksi. Sehingga terjadi gesekan antara massa aksi dan pihak Kepolisian.
Juru Bicata Massa Akasi, L Makwil Jayadi menyayangkan sikap pihak Kepolisian, karena terlalu masuk ke dalam konsep massa aksi. Sehingga tujuan massa aksi ke kantor desa tidak bisa terpenuhi.
Presma UGR itu juga menyesalkan sikap pihak Kepolisian yang menjemput dan mengotot untuk diajak berdiskusi kepada pihak-pihak terdepan massa aksi, tepatnya satu hari sebelum hari aksi dilaksanakan.
"Hal ini juga menjadi salah satu tanda tanya terhadap kita semua. Ada Apa Ini?" ungkap Presma yang pernah menjabat Ketua E-KOM LMND UGR itu.
Orasi dilanjutkan di perempatan Desa Toya, sambil membagikan selebaran dan membawa pamflet untuk diberikan dan ditunjukan kepada masyarakat banyak. Kemudian massa aksi dialihkan ke Masjid Al-Mutaqqin Desa Toya untuk beraudiensi dengan kepala desa.
Selang 40 menit massa aksi lelah menunggu, Kepala Desa akhirnya datang tepatnya pada jam 09.00 wita untuk beraudiensi dengan pengunjuk rasa.
Perwakilan Pemuda Toya, dalam penyampaiannya membeberkan bahwa data penerima bantuan sosial, baik itu PKH, BPNT, BLT DD, JPS Gemilang dan JPS APBD kabupaten dinilai belum terbuka sepenuhnya, bahkan masih banyak data yang dobel.
Ia juga mendesak Pemeritah Desa transparan dengan menempelkan nama penemrima manfaat di papan pengumuman, agar masyarakat bisa kroschek data tersebut. Dia juga menegaskan agar pemdes memberikan data penerima bantuan sosial tersebut, dalam bentuk hard file dan soft file.
Aksi Pemuda Toya ini tidak hanya menyoalkan Bansos. Namun mereka mendesak Pemdes untuk normalisasi air bersih, yang menjadi janji utama kampanye ketika ajang Pemilihan Kepala Desa. Tidak hanya itu, massa aksi juga mendesak kejelasan anggaran BUMDES Desa Toya yang tidak bisa ditunjukan oleh Kepala Desa ketika audiensi berlangsung.
"Kami minta penjelasan pemerintah desa toya untuk menjelaskan dasar hokum penjualan tanah milik Negara yang di Dusun Pertemuan (Lendang Manto) dan Tanah Penyangga Mata Air yang ada di Aik Lomak," desaknya.
Sementara itu, Kepala Desa Toya, Hanah menyampaikan, masih banyak warga yang belum terakomodir dalam hal penerima bantuan tersebut, namun itu sudah diajukan kecuali ASN, TNI/POLRI.
"Saya akui 590 Kepala Keluarga yang ada di Desa Toya yang belum mendapatkan bantuan, akan tetapi, nama-nama tersebut sudah kita ajukan kecuali ASN,TNI/POLRI. Semoga mereka semua dapat bantuan," ucapnya.
Perlu diketahui, bahwa Desa Toya terdiri dari sembilan dusun, dengan jumlah KK sebanyak 2681 kepala keluarga. Ada pun rincian yang mendapat bantuan adalah program PKH sebanyak 644 KK, BPNT sebanyak 139 KK, BST 379 KK, BLT DD 381 KK, JPS Gemilang sebanyak 131 KK dan JPS APD II kabupaten sebanyak 452 KK. Sedangkan yang belum dapat sebanyak 590 KK.
Sementara diketahui bahwa ada sekitar 30 orang yang mendapatkan bantuan ganda, namun mereka harus memilih salah satu jenis bantuan, kemudian pilihan bantuan yang dilepas dialihkan ke masyarakat yang belum menerima bantuan. (ham)
follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di twitter
Follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di Instagram
follow Instagram Kami