OPSINTB.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lombok Timur, H Supardi menyayangkan adanya tuduhan kepada lembaga yang dipimpinnya melakukan rekayasa untuk penerima kartu pra kerja.
"Padahal kami melakukannya sudah sesuai dengan mekanisme surat dari Disnakertrans provinsi," kilahnya, Rabu 15/04/2020
Kata Supardi, pendataan kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan kartu pra kerja itu mengacu pada surat dari Disnakertrans Provinsi NTB yang diterimanya pada tanggal 7 April 2020 lalu.
Di dalam dokumen itu, diceritakannya, bahawa tidak ada tertera kuota khusus untuk Lombok Timur namun secara umum untuk wilayah NTB mendapatkan kuota 50 ribu.
Untuk itu, ia berharap agar kartu pra kerja ini harus tepat sasaran dan diharapkan kepada pemerintah desa untuk mendahulukan warganya yang betul-betul terdampak oleh Covid-19. Sampai saat ini data untuk pemohon kartu pra kerja di Lombok Timur sudah menembus 70 ribu pendaftar.
Sehingga, lanjutnya, pemerintah desa diminta untuk memprioritaskan empat kriteria, di antaranya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang baru dipulangkan oleh negara asal, korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau pekerja yang dirumahkan, Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM), dan pekerja serabutan yang masing-masing pendapatannya terganggu dengan adanya wabah Covid-19 ini.
"Wewenang untuk pemerintah desa dalam mendata ini harus betul sesuai dengan empat kriteria tersebut, karena data yang sudah masuk sekarang ini melebihi kuota provinsi maka untuk kelebihannya kami serahkan kepada pemerintah provinsi mencarikan jalan keluar yang terbaik," harapnya. (kim)
follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di twitter
Follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di Instagram
follow Instagram Kami