Demo Jilid 2, Kades Denggen Timur Dituntut Mundur oleh Warganya

"Virus coroa ganas tapi lebih ganas lagi virus kepala desa," kata Kamisun, salah seorang orator pada aksi demonstrasi di depan Kantor Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Lombok Timur, Kamis 19/03/2020.

OPSINTB.com - Pada aksi demonstrasi tersebut, massa aksi atau puluhan masyarakat Desa Denggen Timur menuntut agar Kepala Desa (Kades) setempat, Moh Jamaludin segera mengundurkan diri dari jabatannya.

Pasalnya, kades diduga telah melakukan penyelewengan anggaran Dana Desa (DD) selama tiga tahun masa jabatannya, mulai tahun 2017 hingga 2019.

"Kami tidak butuh basa-basi dari pak kades. Kami hanya ingin anda (kades, red) segera mengundurkan diri," tegas Kamisun dalam orasinya.

Seperti diketahui, lanjutnaya, BPD dan masyarakat setempat sudah melaporkan dugaan penyelewengan anggaran untuk APBDes tahun 2017 dan 2018 kepada Kejaksaan Negeri Lombok Timur. Namun, belum ada tindakan tegas dari pihak Kejaksaan. Pasalnya, berkas laporan sudah parkir selama satu tahun lebih. Belum tuntas laporan tersebut, dugaan penyelewengan kembali ditemukan pada APBDes tahun 2019.

"Kalau kita jumlahkan selama tiga tahun, ada penyelewang anggaran sekitar Rp 1 milyar lebih," pungkasnya. "Jadi kami minta kades segera mundur," tegas Kamisun dengan nada keras melalui alat pengeras suara.

Massa aksi saat melakukan demo di depan Kantor Desa Denggen Timur.

Hal senada disampaikan Ketua BPD Denggen Timur, Badrun. Ia mengatakan, Kades Jamaludin diduga kuat telah melakukan penyelewengan anggaran yang jumlahnya tergolong fantastis. Bahkan, dugaan tersebut dilakukan secara bertutut-turut selama tiga tahun masa jabatannya.

"Yang paling menonjol yakni pembelian tanah desa yang saat ini dijadikan pasar. Kami (BPD, red) dan masyarakat menduga ada penyelewengan anggaran ratusan juta dari pembelian tanah itu. Dan masih banyak dugaan penyelewengan lainnya yang kami temukan," pungkas Badrun.

Lanjutnya, dugaan BPD maupun masyarakat tersebut sudah memiliki alas bukti yang cukup kuat. Karena itu, BPD siap mempertanggungjawabkan sejumlah dugaan penyelewengan anggaran yang ditemukan. Bukti juga diperkuat dengan adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Kejaksaan Negeri Lombok Timur untuk APBDes tahun 2018, yakni sebanyak Rp 155 juta.

Aksi demonstrasi berlangsung sekitar tiga jam lebih, namun kades tak kunjung keluar dari ruangannya. Hal itu menyulut emosi massa aksi. Sehingga sempat terjadi saling dorong antara petugas Kepolisisan yang berjaga dengan massa aksi yang ingin memaksa masuk ke dalam kantor desa.

Di bawah terik matahari, massa terus memberontak agar kades segera keluar menemui mereka. Dan, sekitar pukul 11.40 wita Kades Denggen Timur, Moh Jamaludin keluar menemui massa yang sudah semakin geram.

Pada kesempatan itu, Jamaludin menyampaikan bahwa LHP Kejaksaan tahun 2018 telah dikembalikan oleh pihak desa. LHP sejumlah Rp 155 juta tersebut dikembelikan secara bertahap pada tahun 2019 dan 2020.

"LHP sudah kami kembalikan. Dan sudah menjadi tugas kami pemerintah desa untuk mengembalikan hasil LHP," pungkasnya.

Kendati demikian, puluhan massa dan anggota BPD yang hadir merasa belum puas dengan klarifikasi yang disampaikan oleh kades. Sebab, dalam proses pengembalian LHP ditemukan ada kejanggalan juga cacat prosedur.

"Dengan adanya pengembalian LHP tersebut, secara tidak langsung kades mengakui adanya dugaan penyelewengan anggaran, meski proses pengembaliannya masih cacat prosedur," tegas anggota BPD Denggen Timur, Mashar.

Untuk itu, massa tetap bersikeras agar kades segera mengundurkan diri. Jika tidak, dalam waktu dekat aksi serupa dengan massa yang lebih banyak akan kembali dilakukan. Tak hanya itu, baik BPD maupun masyarakat akan terus mempersoalkan kasus tersebut, menempuh jalur hukum, hingga kembali melaporkan dugaan penyelewengan anggaran pada APBDes tahun 2019.

Aksi demonstarasi yang dimuali sekitar pukul 08.30 wita itu berakhir pukul 15.30 wita. Dan, massa aksi meninggalkan lokasi demo dengan tertib.

Aksi demontrasi yang dilakukan saat itu merupakan aksi yang ke dua. Aksi serupa dengan tuntutan yang sama pernah dilakukan masyarakat setempat pada tahun 2019 lalu. (met)