OPSINTB.com - Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin mengatakan, dari sektor kesehatan, salah satu yang dihadapi Indonesia saat ini adalah angka stunting yang secara nasional rata-rata masih berada di angka 27 persen. Sementara standar minimal dunia 20 persen.
Karena itu, wapres menginginkan agar NTB dengan pemerintah pusat bersinergi untuk mengatasi persoalan ini.
Hal itu disampaikan Ma'ruf Amin pada dialog dengan Da'i Kesehatan NTB di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kamis 20/02/2020 lalu, dikutip dari media cetak lokal Lombok Post.
Masih pada laman berita yang sama, Kepala Dinas Kesehatan NTB, Dr Hj Nuhrandini Eka Dewi menjelaskan, secara umum saat ini angka stunting tertinggi di NTB ada di Lombok Timur.
Sekrestarais Dinas Kesehatan Lombok Timur, Mahalil Ulil Amri saat ditemui opsintb.com di ruang kerjanya, Jumat 21/02/2020, membenarkan hal itu. Bahwa angka stunting di Lombok Timur masih tergolong tinggi.
Ia menjelaskan, survey jumlah stunting dilakukan lima tahun sekali. Dan, berdasarkan Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia sejak 2013 lalu, angka stunting di Lombok Timur sebenarnya mengalami tren penurunan meski tergolong kecil. Hasil survey tahun 2013, stunting di Lombok Timur mencapai 43.52 persen. Kemudian hasil survey berikutnya atau dari tahun 2013-2018 mengalami penurunan 0.8 persen.
"Dan hasil survey terakhir tahun 2018 angka stunting kita 42 persen sekian atau turun 0.8 persen," katanya sambil menunjukkan data stunting pada layar telepong pintarnya.
Namun, kata dia, tingginya persentase tersebut tak lepas dari jumlah penduduk Lombok Timur yang terbanyak dibandingkan kabupaten lain di NTB. Ditambah lagi persentase kelahiran bayi di Lombok Timur yang tergolong cukup tinggi, antara 25-26 ribu kelahiran setiap tahunnya, turut mendongrak angka stunting.
Meski demikian, dinas kesehatan bekerjasama dengan pemerintah daerah terus berupaya melakukan penekanan dan pencegahan terhadap kasus stunting. Dalam hal ini, ada dua upaya penting yang sedang dilakukan yakni intervensi spesifik dan intervensi sensitif.
Intervensi spesifik dilakukan langsung oleh dinas kesehatan dengan upaya tersetruktur kepada anak dan calon ibu. Mulai memberi vitamin, makanan bergizi dan beberapa upaya lainnya. Intervenai spesifik memiliki kontribusi 30 persen terhadap penurunan angka stunting.
Sementara intervensi sensitif, lanjutnya, pemerintah daerah Lombok Timur melibatkan sektor non kesehatan yakni semua OPD setempat. "Semua OPD sudah memiliki wilayah binaan untuk menangani masalah stunting," pungkasnya.
Selain itu, pemerintah daerah melalui keputusan bupati telah melakukan terobosan dengan melibatkan desa. Penanganan stunting dianggarkan dari dana desa (ADD) sebanyak 20 persen. Anggaran tersebut digunakan sesuai petunjuk teknis yang telah dibuat. "Hanya Lombok Timur yang melakukan terobosan ini," imbuh Mahalil.
Dari kedua intervensi yang dilakukan, intervenai sensitif berkontribusi lebih besar dalam menurunkan angka stunting. "Intervenai sensitif kontribusinya 70 persen untuk menurunkan angka stunting," kata dia.
Untuk itu, dengan dua langkah maksimal yang sedang dilakukan baik intervenai sensitif maupun intervensi spesifik, Mahalil berharap upaya tersebut bisa menekan angka stunting di Lombok Timur sesuai target yang telah dipatok Presiden Joko Widodo.
Ia menjelaskan, secara target sesuai Rencana Kerja Presiden dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting, Indonesia menargetkan penurunan stunting antara 5-10 persen per lima tahun. Jika dibagai per tahun, maka penuruan harus berada di antara 1-2 persen dalam setiap tahunnya.
Untuk itu, pada survey stunting lima tahunan berikutnya atau survey 2019-2023, Dinas Kesehatan Lombok Timur berharap bisa memenuhi target minimal dari Tim Percepatan Penurunan Stunting. "Target kita gak usah muluk-muluk. Kita berharap penurunan stunting tahun 2023 nanti minimal 5 persenlah," katanya.
Hingga saat ini, kata Mahalil, dari kedua upaya (sensitif dan spesifik) yang dilakukan, ada 72 penderita stunting yang sedang diintervensi. Jumlah tersebut lebih tinggi ketimbang tahun sebelumnya.
Lebih lanjut ianmenjelaskan, permasalahan stunting di setiap daerah termasuk di Lombok Timur, pada dasarnya bersumber dari sosial ekonomi atau masyarakat berekonomi rendah. Sosial ekonomi berdampak pada berbagai hal. Misalanya persoalan kehamilan. Begitu hamil beberapa masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi berimbang sesuai himbauan dokter.
Selain itu, usia perkawinan juga berdampak besar terhadap anak penderita stunting. Pasalnya, tak jarang masyarakat melakukan perkawinan di bawah umur. Sehingga fisik serta mental mereka sebagai orang tua belum siap, lalu berdampak pada kesehatan calon buah hati mereka.
Juga, sosial ekonomi yang dimaksud karena masih banyak masyarakat pergi merantau, meninggalkan anak-anak mereka saat masih berusia balita. "Ini menyebabkan pola asuh anah berbeda yang akibatnya berdampak pada anak," jelasnya. (yan)
follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di twitter
Follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di Instagram
follow Instagram Kami