19/01/20

Home Ekonomi Lombok Timur Rp 11.995 Miliar Dana Stimulan Belum Dicairkan BNPB-RI. 545 KK Harus Bersabar

Rp 11.995 Miliar Dana Stimulan Belum Dicairkan BNPB-RI. 545 KK Harus Bersabar

Rp 11.995 Miliar Dana Stimulan Belum Dicairkan BNPB-RI. 545 KK Harus Bersabar

OPSINTB.com - Rp 11.995 miliar sisa dana stimulan korban gempa di Lombok Timur belum dicairkan pemerintah pusat. Imbasnya, 545 KK kategori Rusak Sedang (RS) dan Rusak Ringan (RR) harus sabar menunggu.

Langkah Penundaan ini disampaikan Purnama Hadi, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Kalak BPBD) Lombok Timur, saat dikonfirmasi opsintb.com via telpon, Sabtu 18/01/2020.

Kebijakan tersebut, di beberapa desa memang membuat penerima manfaat sedikit kecewa. Namun, menurut Hadi, langkah tersebut terpaksa dijalankan untuk menghindari masalah dalam pencairan bantuan.

"Bagi beberapa warga yang belum paham dengan kebijakan itu, saya akan turun langsung untuk menjelaskannya," tutur Hadi.

Akibat informasi yang beredar dan menyesatkan di masyarakat, beberapa warga berpendapat tidak akan mendapatkan bantuan tersebut dan dianggap pemangkasan jumlah kepala keluarga penerima manfaat.

Memang langkah ini membuat beberapa warga merasa kecewa dan melakukan protes, tapi sikap warga itu harus dimaklumi.

"Saya hanya berharap, warga Jangan sampai salah paham dengan penundaan ini. Karena kami akan terus perjuangkan hak mereka sepanjang ada namanya dalam Surat Seputusan (SK) Bupati Lombok Timur, dari SK 1 sampai 36," tuturnya.

Untuk kelancaran pendistribusian bantuan ini, dibutuhkan data yang lengkap dan tidak bermasalah antara dokumen yang dipegang oleh warga dan data yang ada didalam SK.

Karena, Berdasarkan pengalaman pencairan Sebelumnya pihak BPBD berkilah kerap dihadapkan dengan data anomali yang memperlambat pencairan ke warga penerima manfaat.

Sehingga diputuskan agar tidak terulang lagi. 545 KK sudah dilakukan perbaikan data dan telah diajukan ke pemeintah pusat, hanya tinggal menunggu sisa anggaran dari pusat.

"Dari 545 KK yang belum dibayar itu juga, dipilih dari KK yang bermasalah namun sudah dilakukan validasi. Tinggal menunggu dana turun dan masyarakat harus sabar," saran Hadi menutup pembicaraan. (Kim)