30/05/19

Home Hukum Lombok Timur Dinas Pertanian Lotim, Diduga Rawan Praktik Nakal Oknum Pegawai

Dinas Pertanian Lotim, Diduga Rawan Praktik Nakal Oknum Pegawai

Dinas Pertanian Lotim, Diduga Rawan Praktik Nakal Oknum Pegawai

OPSINTB.com - Muh. Fahrurrozi, Politisi Partai PDIP, menghimbau agar Bupati Lombok Timur, H. Muhammad Sukiman Azmy tetap mengawasi kinerja bawahannya. Sebab di beberapa Dinas diasumsikan cukup rawan dari praktik nakal oknum pegawainya, terutama Dinas Pertanian dan Perkebunan Lombok Timur.

Ia banyak mendapat laporan dari masyarakat terkait maraknya dugaan pungutan liar (pungli) hampir di semua progeram pada dinas terkait. Dengan adanya laporan tersebut bisa dijadikan sebagai acuan supaya pengawasan bisa diperbaiki.

"Dinas Pertanian dan Perkebunan harus mendapat pengawasan khusus dari Bupati Lombok Timur , aparat penegak hukum dan LSM," tegas Fahrurrozi, 30/05/2019.

Muh. Fahrurrozi

Saat ini, isu mulai berkembang terkait dugaan adanya praktik pungli yang dilakukan oleh oknum nakal. Ia menilai, selama Dinas masih dihuni oleh orang-orang yang pragmatis, maka repormasi birokrasi menjadi mimpi di siang bolong.

Untuk itu, Fahrurrozi meminta agar Bupati tegas kepada oknum pegawai yang sekiranya melawan hukum dengan melaporkan perbuatan mereka ke institusi penegak hukum. Tindakan ini harus dilakukan agar bisa menjadi pelajaran untuk membuat efek jera bagi oknum pegawai yang nakal.

Pemerintah juga bisa kerjasama dengan petani dan Gapoktan di kabupaten Lombok Timur untuk aktif mengawasi praktik pungli. Jika ada oknum yang ditemukan, pihak kerjasama diharapakan jangan segan lapor agar mereka ditindak secara hukum.

"Jangan takut jika ada intimidasi dari oknum dengan ancaman tidak dikasih program, laporkan saja kepada bupati," tegas Fahrurrozi. "Jika bupati tidak mau merspons laporan berarti pemipin yang tidak konsisten," tambahnya.

Ia juga memprediksi bahwa pertanian dan perkebunan ke depan akan banyak dugaan praktik penyimpangan jika tidak segera diawasi.

"Termasuk oknum di dalamnya membuat saya pesimia kalau Dinas Rumpun Hijau bisa lebih baik ke depannya, kalau saja pertimbangan menempatkan pegawai SKPD berdasarkan kedekatan politik, kolega dan emosional bukan karena kwalitas dan rekam jejak yang baik," tegas Fahrurrozi.

Ia meyakini, untuk mematahkan permainan oknum-oknum tersebut tergantung inisiatif Bupatai sebagai kepala kepemerintahan. Bupati harus merapikan orang yang berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sekiranya orang lama yang punya rekam jejak kurang baik dimutasi atau dinonjobkan, karena tentu kesalahan bawahan akan mencoreng nama baik bupati. (Met)