OPSINTB.com - Sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lombok Timur, sudah waktunya mendapat perhatian pemerintah. Sebab kondisinya yang sudah tak enak dipandang, terlebih saat musim penghujan nantinya tiba.
Kondisi-kondisi seperti persoalan sanitasi, atap bocor, tembok-tembok yang sudah lumutan, instansi listrik, hingga sistem irigasi. Keadaan ini sudah menjadi pemandangan keseharian.
Anggota DPRD Lombok Timur, Baidillah, menyentil pemerintah atas kondisi tersebut. Dia mengatakan, pemerintah tidak boleh memandang pasar tradisional sebagai lumbung meraup PAD, tapi juga harus memperhatikan kondisinya.
”Pemerintah jangan hanya bicara soal PAD saja. Kondisi pasar juga perlu diperhatikan,” ujar Baidillah, saat ditemui opsintb.com, Rabu (9/9/2026).
Pasar, imbuhnya, merupakan fasilitas publik lantaran itu pemerintah daerah tidak cukup hanya menarik retribusi, tetapi juga harus memastikan fasilitas yang diberikan kepada pedagang layak dan nyaman.
Sorotan itu semakin penting, kata dia, lantaran sebentar lagi masuk musim penghujan. Kondisi pasar dari sisi kesehatan dan kelayakan fasilitas semestinya menjadi perhatian.
Dengan demikian, pedagang yang memberikan retribusi sebutnya merasa nyaman. Sebab dari aktifitas mereka sumber pendapatan itu ada.
Menurutnya, persoalan pasar bukan hanya menyangkut bangunan. Instalasi listrik, misalnya, perlu dipastikan aman dan memadai.
Di lain sisi, bangunan juga membutuhkan pemeliharaan secara berkala agar tidak mengganggu aktivitas perdagangan. Begitu pula dengan sanitasi dan sistem irigasi.
Dua fasilitas tersebut dinilai penting untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan, terutama ketika pasar menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat.
Baidillah mengatakan DPRD Lombok Timur telah ikut mendorong pembenahan pasar melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD.
Namun, ia menegaskan pemerintah daerah tidak bisa menyerahkan persoalan pembenahan pasar hanya melalui Pokir anggota DPRD. Pemerintah harus memberikan perhatian secara langsung dan terencana.
Ia juga menyinggung rencana anggaran pembangunan pasar di Lombok Timur dari Kementerian Perdagangan. Namun, hingga kini, menurut Baidillah, belum ada kejelasan mengenai realisasi anggaran tersebut.
"Pembenahan, dapat dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan pasar yang memiliki kebutuhan paling mendesak," ujarnya.
Bagi DPRD, memperbaiki pasar bukan semata-mata soal mempercantik fasilitas. Ada kewajiban pemerintah untuk memastikan pedagang yang setiap hari memberikan kontribusi melalui retribusi juga memperoleh tempat berdagang yang aman, bersih dan nyaman.
Sebab, kata dia, ada rakyat ekonominya tak seberapa mengais rizki di lokasi itu.
"PAD memang penting. Tetapi pasar bukan sekadar tempat memungut retribusi. Di dalamnya ada pedagang dan masyarakat yang setiap hari menggantungkan aktivitas ekonominya," pungkasnya. (kin)
follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di twitter
Follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di Instagram
follow Instagram Kami