OPSINTB.com - Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (MBG) Lombok Tengah (Loteng) membuka hotline pengaduan pelanggaran dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Masyarakat yang merasa terganggu bisa menghubungi call center 112 milik Pemda Loteng dan 127 untuk Saluran Aduan Gizi Indonesia (SAGI).
‘’Jadi, melalui media kita sebarkan ya. Bebas pulsa. Sama dengan 112,’’ kata anggota Satgas MBG Loteng, H Lalu Herdan usai Rapat Evaluasi dan Koordinasi MBG Loteng di kantor bupati setempat, Selasa (26/5/2026).
Adapun hasil rapat tersebut, Satgas menemukan masih ada tujuh SPPG yang masih disuspensi karena masalah mendasar, seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Oleh sebab itu, Satgas meminta pengelola dapur segera membenahi masalah tersebut agar dapur bisa beroperasi lagi.
‘’Ya, sejauh ini ada tujuh yang suspen, karena belum memenuhi syarat-syarat dari BGN,’’ kata Herdan.
Kabar baiknya, lanjut dia, 80 dapur SPPG yang suspen, 60-an di antaranya sekarang telah mulai beroperasi.
Dalam pertemuan awal Satgas dengan koordinator wilayah (korwil) MBG ini, ada beberapa permasalahan yang juga turut didiskusikan. Salah satu contoh, para camat yang sering menerima aduan dan kritik langsung dari warga terkait program MBG.
‘’Ini yang nanti akan diintensifkan karena kita semua sudah ada di Satgas sekarang. Jadi, semua harus ikut terlibat dalam hal tersebut,’’ ungkapnya.
Selain masalah SHLS dan IPAL, di lapangan, Satgas juga menemukan bau yang muncul dari dapur. Kemudian untuk menu, Satgas dan Korwil tidak membahas masalah tersebut, karena biasanya dikeluhkan oleh penerima manfaat, kata pria yang juga menjabat Kadis Kominfotik itu.
Sebelumnya, Ketua Satgas MBG Loteng, H Lalu Firman Wijaya menekankan, MBG adalah program pemerintah yang harus didukung keterselenggaraanya karena berdampak secara positif terhadap pemda maupun masyarakat.
Sehingga, segala sesuatu, baik itu perizinan dan dampak langsung terhadap lingkungan harus diperketat. Karena itu, beberapa SPPG kemarin terkena suspen disebabkan mereka melanggar ketentuan itu.
‘’Karena memang mereka yang bermasalah, bukan kita. Mungkin belum memenuhi standar,’’ ujarnya.
Adapun rapat koordinasi dan evaluasi ini akan terus dilakukan secara periodik untuk memantau laporan-laporan yang masuk dari masyarakat.
‘’Ya, terus dipantau supaya rencana-rencana yang sudah ditetapkan berjalan baik,’’ demikian Firman. (wan)
follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di twitter
Follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di Instagram
follow Instagram Kami