Sejumlah tuntutan terjawab, FKKD urungkan niat demo

OPSINTB.com - Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, akhirnya bertemu di ruang rapat DPRD Lotim, Senin (02/02/2026).

Sebelumnya pada Jumat (30/1/2026) lalu, FKKD meluapkan kekecewaannya, lantaran tak satu pun penentu kebijakan dari eksekutif menghadiri pertemuannya.

Dalam hearing lanjutan itu tak hanya unsur kepala dinas yang hadir, namun juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Pada pertemuan sebelumnya ada sejumlah tuntutan FKKD, di antaranya kejelasan pelaksanaan Pilkades, meminta pemerintah membayar siltap.

Menjawab kekecewaan tersebut dalam pertemuan lanjutan itu, Sekda Lombok Timur, H Muhammad Juani Taofik menjelaskan, bupati telah merespons kegelisahan perangkat desa. Dia menegaskan, bupati segera mengambil langkah cepat.

”Kami langsung bertemu Kadis PMD dan Kepala BPKAD untuk merumuskan solusi, karena kebijakan strategis berada di tangan bupati,” ucap Sekda Lombok Timur, H Muhammad Juaini Taofik.

Ia menilai pertemuan tersebut menjadi ruang komunikasi yang sangat efektif. Aspirasi para kades kini tersampaikan secara mendalam kepada pimpinan wilayah tanpa hambatan birokrasi.

Bupati, paparnya, merespons empat tuntutan utama secara instan. Hasilnya cukup baik tanpa perlu debat panjang yang melelahkan.

Bupati, terangnya, menginstruksikan percepatan proses administrasi agar hak finansial perangkat desa cair pekan ini. Pemerintah menjamin tidak ada lagi penundaan gaji yang menghambat operasional desa.

”Transfer ke rekening desa segera kami kirim Rabu besok. Pencairan mencakup dua bulan sekaligus tanpa diskusi atau pemotongan apa pun,” tegas Juani.

Selanjutnya dia menerangkan, pihaknya juga tengah menyesuaikan regulasi mengenai masa jabatan dalam peraturan terbaru. Penyesuaian ini bertujuan agar aparatur yang purna tugas tetap menerima upah secara adil sesuai hukum.

”Bupati menyetujui revisi pasal dalam Perbup. Perangkat desa yang berhenti di awal bulan tetap berhak menerima gaji mereka,” jelasnya lagi.

Ketua FKKD Lombok Timur Khaerul Ihsan mengapresiasi keterbukaan pemerintah daerah. Ia menyebut kepastian ini mengakhiri kekhawatiran ribuan perangkat desa terkait hak-hak ekonomi mereka.

Pihaknya merasa puas dan lega atas sikap responsif pimpinan daerah. Pertemuan ini membawa hasil nyata bagi kesejahteraan semua unsur di desa.

Ihsan menekankan transparansi nominal pembayaran menjadi kabar yang paling mereka tunggu. Kepastian ini sekaligus menepis berbagai isu miring soal pengurangan anggaran desa.

"Pembayaran seratus persen, sangat penting bagi kami, marwah pemerintah desa tetap terjaga melalui dukungan finansial yang utuh," ucapnya.

Dia menyingung soal anggaran Pilkades. Menurutnya, forum menyepakati penggunaan dana cadangan dari pos belanja tidak terduga.

Skema ini, paparnya, menjamin keberlanjutan regenerasi kepemimpinan di desa pada tahun 2026 mendatang.

”Strategi dana BTT membuktikan komitmen pemerintah menggelar tahapan Pilkades. Kami sepakat mengikuti prosedur yang sudah disiapkan tersebut,” jelas Khaerul.

Hasil audiensi yang konkret ini seketika mendinginkan suhu politik di Lombok Timur. Para kepala desa sepakat membatalkan rencana pengerahan massa yang semula akan digelar tengah pekan ini.

”Kehadiran Sekda membawa jawaban pasti dari Bupati. Maka, agenda aksi pada hari Rabu besok resmi kami batalkan,” tutupnya. (zaa)