New posyandu, Wakil Ketua DPRD Lotim akan dorong kesejahteraan kader - OPSINTB.com | News References

15/05/25

New posyandu, Wakil Ketua DPRD Lotim akan dorong kesejahteraan kader

New posyandu, Wakil Ketua DPRD Lotim akan dorong kesejahteraan kader

 
Anggota dprd lotim nurhasanah

OPSINTB.com - Perkembangan layanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), tak sejalan dengan meningkat kesejahteraan kader di tingkat desa. Dari tahun ke tahun, kondisinya terus sama.


Berkembangnya program posyandu menjadi enam standar pelayanan minimal (SPM), tentu akan menambah pekerjaan bagi para kader. Mereka tak hanya akan memperhatikan kesehatan tapi juga pendidikan, sosial, pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan Trantibum Linmas.


Di lain sisi, keberadaan kader posyandu, terus menjadi bahan kampanye setiap kontestasi politik. Mulai menambah insentif dan yang lainnya.


Ditemui opsintb.com, usai menghadiri acara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur, Nurhasanah mengatakan, salah satu Tufoksi yang dimiliki dewan ialah budgeting. Dia mengakui salah satu persoalan di posyandu ialah anggaran.


"Memang kita sangat tahu bagaimana posyandu ini di bawah," ucap Nurhasanah, Rabu (15/5/2025)


Posyandu, imbuh politisi Partai Nasional Demokrat, merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat, paling dekat dengan rakyat. Tapi dalam kesejahteraan sangat minim.


Ke depan pihaknya akan ikut dorong baik dalam APBDe maupun APBD, agar kesejahteraan mereka lebih manusiawi. Mungkin, kata dia, kader posyandu bekerja dengan keihklasan.


Saat ini insentif yang diterima masih Rp 150 ribu perbulan. Hal itu disebutnya sangat tidak manusiawi.


"Supaya ada keseimbangan mereka berhak mendapatkan reward yang lebih layak, kita akan dorong itu, Insyaallah," tegasnya.


Pihaknya bakal mengajak semua stakeholder untuk duduk bersama. Agar menguatkan regulasi yang ada, khususnya di Dinas PMD.


Terlebih ada informasi soal SK yang dikeluarkan oleh Kades soal kader. Buntutnya, banyak yang terkena dampak kegiatan politik di bawah.


Ke depan, hal semacam itu akan menjadi fokus pembenahan. Apalagi persoalan utamanya ialah soal anggaran.


Terlebih dalam Permendagri 13 tahun 2024, sudah jelas. Jadi dalam penganggaran juga harus masuk.


"Insyaallah, kita akan mengajak semua teman-teman di DPR ikut advokasi agar mendapat perhatian yang lebih," pungkasnya. (kin)

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2021 OPSINTB.com | News References | PT. Opsi Media Utama