28 tahun Otonomi Daerah menuju ekonomi hijau

OPSINTB.com - Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, H Hasni, memimpin apel peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-28. Kegiatan yang mengusung tema Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat, digelar halaman kantor Bupati Lotim, Kamis (25/04/2024)

Pj Sekda Lotim, H Hasni, saat membacakan amanat Mendagri, M Tito Karnavian, menyampaikan, perjalanan kebijakan otonomi daerah selama lebih dari seperempat abad merupakan momentum yang tepat untuk memaknai kembali arti, filosofi dan tujuan dari sistem tersebut.

Otonomi daerah, lanjutnya, dirancang untuk mencapai dua tujuan utama, termasuk diantaranya kesejahteraan dan demokrasi.

Dari segi kesejahteraan, bebernya, desentralisasi diarahkan untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat secara efektif, efisien dan ekonomis melalui berbagai inovasi.

"Sedang tujuan demokrasi merapatkan kebijakan desentralisasi menjadi instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang mempercepat terwujudnya masyarakat madani atau civil society," ucap H Hasni membacakan amanat Mendagri saat apel berlangsung.

Melalui kesempatan itu, Kementerian Dalam Negeri, berkomitmen memperkuat fungsinya dalam fasilitasi produk hukum daerah yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau, guna mencapai keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara holistik.

Disamping itu, mendorong percepatan perbaikan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam konteks ekonomi hijau.

Pemda, kata Tito dalam amanatnya, secara eksisting dihadapkan pada hambatan dan tantangan pembangunan daerah untuk mendorong program pembangunan nasional meliputi penanganan stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, peningkatan pelayanan publik yang berkualitas melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), percepatan proses pemulihan perekonomian nasional maupun daerah serta ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat.

Untuk itu koordinasi serta sinergitas seluruh jajaran Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu ditingkatkan dalam mengambil langkah strategis, sebagai upaya menekan angka stunting di wilayah masing- masing.

Diantaranya dukungan arah kebijakan dan anggaran untuk perbaikan pola asuh dan lingkungan, penanganan kurang gizi dan anemia tepat sasaran kepada ibu dan anak.

Di lain sisi, ujarnya, setelah 28 tahun berlalu, otonomi daerah telah memberikan dampak positif, berupa meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemampuan Fiskal Daerah.

"Kepada daerah-daerah otonom baru yang telah berhasil meningkatkan PAD dan kemampuan fiskalnya," terangnya

Daerah yang kemampuan PAD dan fiskalnya baik tetapi IPM-nya masih rendah, angka kemiskinan masih cukup tinggi dan akses infrastruktur belum baik, perlu kiranya melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa penyusunan program dan kegiatan dalam APBD agar tepat sasaran, efektif serta efisien. (red)