12/12/19

Home Lombok Timur Politik Tahun 2020, TKD Guru PNS Sertifikasi Dihapus. Fraksi Gerindra Menolak

Tahun 2020, TKD Guru PNS Sertifikasi Dihapus. Fraksi Gerindra Menolak

Tahun 2020, TKD Guru PNS Sertifikasi Dihapus. Fraksi Gerindra Menolak

OPSINTB.com - Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi guru PNS sertifikasi akan dihapus mulai tahun depan. Kebijakan ini sudah diketok DPRD Kabupaten Lombok Timur pada pembahasan RAPBD 2020.

Namun keputusan tersebut mendapat penolakan tegas dari anggota DPRD fraksi Gerindra.

"Sejak dibahas fraksi Gerindra menolak TKD dihapus untuk guru sertifikasi," kata anggota DPRD Lombok Timur fraksi Gerindra, H Muhammad Holdi, Kamis 12/12/2019.

Kata Holdi, fraksi Gerindra menilai keputusan tersebut tidak memiliki regulasi jelas. Sebab, TKD tidak ada hubungannya dengan sertifikasi. Menurutnya, sertifikasi sama dengan gaji, melekat pada diri guru yang bersangkutan dengan dilindungi Undang-undang. "Artinya, TKD semua memiliki hak yang sama termasuk guru sertifikasi," kata dia.

Maka penghapusan TKD untuk guru PNS sertifikasi dinilai tebang pilih. Sementara PNS yang lain masih tetap mendapat jatah TKD hingga tahun depan.

"Ketika guru-guru yang sertifikasi tidak diberikan TKD, menurut kami ini sudah tebang pilih," tegasnya.

Oleh sebab itu, lanjut Holdi, TKD harus tetap diberikan pada guru sertifikasi. Hal ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah (Pemda) terhadap guru sertifikasi. Layaknya tahun-tahun sebelumnya.

Sebenarnaya, kata Holdi, adanya TKD bagi guru sertifikasi juga sebagai wujud janji politik Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy. Dimana waktu kampanye, Sukiman berjanji akan perhatikan kesejahteraan Guru Sertifikasi dengan meningkatkan besaran TKD.

"Jadi jika TKD dihapus ini sudah bertentangan dengan janji politik bupati," imbuhnya.

Namun, masih kata Holdi, jika memang alasanya Pemda tidak punya kemampuan untuk bayar TKD, meskinya TKD ditiadakan secara merata. Atau mungkin besarannya diturunkan.

Lebih lanjut ia menjelaskan dampak penghapusan TKD guru sertifikasi yang mulai bermunculan. Dimana anggota DPRD fraksi Gerindra sudah banyak menampung keluhan hingga protes keras dari guru-guru sertifikasi.

Tidak menutup kemungkinan, penghapusan TKD akan menjadi bola salju. Membesar hingga menimbulkan tindakan protes yang tidak bisa dibendung.

"Hampir tiap hari banyak yang datang protes pada kami," kata Sekretaris Partai Gerindra Lombok Timur itu. (yan)