OPSINTB.com - Ketua Komisi II DPRD Lombok Timur, H Muhammad Holdi, menyoroti berbagai persoalan kesehatan baik di rumah sakit maupun puskesmas. Mulai dari pelayanan rawat inap yang dinilai belum maksimal, persoalan data kepesertaan BPJS Kesehatan, hingga dugaan keterlambatan rujukan pasien yang berujung kematian.
H Holdi mengakui, keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan masih kerap muncul, termasuk melalui unggahan di media sosial. Menurutnya, kritik tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.
"Memang di beberapa pelayanan, termasuk di rumah sakit, banyak yang masih menurut kita, termasuk masyarakat, tidak maksimal," ucapanya kepada opsintbcom di ruang kerjanya, Jumat (9/10/2026).
Ia menegaskan, persoalan pelayanan kesehatan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut hak masyarakat, terutama warga miskin yang membutuhkan penanganan medis.
Salah satu persoalan yang disorot adalah ketidakakuratan data penerima bantuan jaminan kesehatan. Holdi menyebut, masih terdapat warga yang kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI)-nya dinonaktifkan atau dihapus, padahal kondisi ekonominya membutuhkan bantuan.
Menurutnya, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan perlu memastikan warga miskin tetap memperoleh pelayanan medis sembari menyelesaikan persoalan administrasi kepesertaan.
"Kalau masyarakat benar-benar tidak mampu dan belum punya BPJS, kita mendorong agar dilayani terlebih dahulu. Persoalan administrasi dan pengurusan BPJS bisa menyusul," tegas Anggota DPRD Lombok Timur Fraksi Partai Gerindra itu.
Namun, ia juga mengakui bahwa penentuan kelayakan warga sebagai penerima bantuan bukan perkara sederhana. Informasi dari keluarga, tokoh masyarakat, maupun pihak desa belum tentu sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi seseorang.
Selain persoalan administrasi dan kepesertaan BPJS, Holdi turut menyoroti pelaksanaan tugas tenaga kesehatan di lapangan. Ia menegaskan, kritik terhadap pelayanan harus diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi, termasuk kedisiplinan tenaga medis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia menilai, dokter dan tenaga kesehatan harus menjalankan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku. Jika terdapat tenaga medis yang seharusnya bertugas di tempat tertentu tetapi tidak menjalankan kewajibannya, hal itu perlu menjadi bahan evaluasi.
H Holdi juga menyinggung hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan pihaknya di sejumlah puskesmas. Menurutnya, persoalan pelayanan di tingkat fasilitas kesehatan dasar perlu mendapatkan perhatian karena puskesmas menjadi pintu awal penanganan pasien sebelum dirujuk ke rumah sakit.
Sementara itu, H Holdi mengatakan, alasan rumah sakit sepenuhnya tidak seharusnya menjadi hambatan tanpa adanya upaya mencari solusi alternatif, terutama ketika pasien berada dalam kondisi gawat darurat.
"Kalau itu emergency, tidak bisa hanya dijadikan alasan bahwa IGD penuh. Harus dicari alternatif, tetapi tentu fasilitas dan peralatannya juga harus memadai," ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui penanganan pasien gawat darurat membutuhkan kesiapan tenaga medis, peralatan, dan fasilitas yang sesuai. Penggunaan ruang alternatif pun tidak dapat dilakukan apabila sarana pendukungnya tidak memenuhi kebutuhan medis pasien.
Karena itu, H Holdi mendorong peningkatan kapasitas rumah sakit rujukan, khususnya rumah sakit yang menjadi tujuan rujukan akhir, agar mampu menangani pasien sesuai kebutuhan pelayanan.
Ia menegaskan, persoalan keterbatasan fasilitas harus dijawab melalui pembenahan dan peningkatan kapasitas layanan, bukan dibiarkan menjadi kendala berulang.
H Holdi juga menyoroti kemampuan puskesmas dalam menangani pasien sebelum dirujuk ke rumah sakit. Ia menyinggung ketentuan mengenai sejumlah penyakit yang harus ditangani terlebih dahulu di fasilitas kesehatan tingkat pertama sebelum mendapatkan rujukan.
Menurutnya, ketentuan tersebut harus diimbangi dengan kesiapan tenaga kesehatan dan kelengkapan fasilitas di puskesmas. Jika kemampuan penanganan belum memadai, pemerintah daerah perlu melakukan peningkatan secara bertahap.
Ia mengingatkan bahwa prosedur operasional standar (SOP) dalam penanganan pasien memang harus dijalankan. Akan tetapi, penerapan prosedur tersebut juga perlu dievaluasi apabila muncul dugaan keterlambatan penanganan atau rujukan.
"Setiap puskesmas memiliki SOP. Kalau SOP dijalankan, pihak puskesmas tentu punya dasar untuk menjelaskan tindakannya. Tetapi kita harus memastikan apakah SOP itu benar-benar sudah dijalankan," kata Anggota DPRD Dapil 5 itu.
Dia menegaskan, DPRD perlu menguji fakta di lapangan sebelum menyimpulkan penyebab suatu kejadian. Dalam kasus pasien meninggal di Kerongkong, ia menyatakan belum dapat memastikan apakah prosedur sudah dilaksanakan sesuai ketentuan.
Ia pun mendorong klarifikasi terhadap seluruh pihak yang terlibat agar persoalan tersebut menjadi terang dan tidak berhenti pada saling menyalahkan antara masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.
Menurutnya, pembenahan layanan kesehatan di Lombok Timur harus mencakup perbaikan data penerima bantuan, peningkatan kedisiplinan tenaga medis, penguatan fasilitas puskesmas dan rumah sakit, serta evaluasi mekanisme rujukan pasien.
"Yang menjadi persoalan adalah ketika tugas dan fungsi tidak dilaksanakan. Itu yang harus kita kritisi dan evaluasi," pungkasnya. (zaa)
follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di twitter
Follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di Instagram
follow Instagram Kami