OPSINTB.com - Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin, melontarkan peringatan keras kepada oknum tenaga kesehatan (nakes) yang mengabaikan atau mempersulit pelayanan terhadap masyarakat pengguna BPJS Kesehatan. Ia menegaskan, tidak akan memberikan toleransi kepada petugas yang gagal menjalankan tanggung jawabnya dalam melayani masyarakat.
Dengan nada tegas, Bupati Iron bahkan mengancam akan memutasi tenaga kesehatan yang terbukti merugikan pasien atau sengaja mengabaikan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.
"Kalau sampai dia merugikan masyarakat, kalau sampai dia abaikan masyarakat, itu sudah satu kesalahan yang cukup besar. Pasti saya mutasi. Caranya, ganti mereka," tegasnya Jumat (16/10/2026).
Pernyataan tersebut menjadi peringatan serius bagi jajaran pelayanan kesehatan di Lombok Timur agar tidak menjadikan status kepesertaan BPJS sebagai alasan untuk membedakan perlakuan terhadap pasien.
Bupati Iron menegaskan, pasien pengguna BPJS Kesehatan bukanlah masyarakat yang datang untuk meminta pelayanan secara cuma-cuma. Menurutnya, pembiayaan BPJS telah dibayarkan melalui mekanisme yang memungkinkan peserta memperoleh hak pelayanan kesehatan sesuai ketentuan.
Karena itu, ia meminta seluruh tenaga kesehatan mengubah pola pikir yang keliru apabila masih menganggap pasien BPJS sebagai beban atau pihak yang tidak memberikan kontribusi terhadap pembiayaan layanan kesehatan.
"Jangan mereka berpikir bahwa orang yang menggunakan BPJS itu gratis, tidak ada uangnya. Justru dia sudah punya uang lebih dahulu, sudah membayar lebih dahulu, sehingga dia harus dilayani," ujarnya.
Bipati Iron juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 134 miliar dalam satu tahun untuk pembiayaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat.
Anggaran tersebut, tegasnya, diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, ia tidak ingin dana besar yang digelontorkan pemerintah justru tidak diimbangi dengan pelayanan yang maksimal di lapangan.
"Kita sekarang satu tahun ini membayar BPJS Kesehatan itu Rp134 miliar. Untuk siapa uang yang kita bayarkan itu? Untuk masyarakat, untuk kita semua," bebernya
Ia juga menyebut jika masyarkat masyarakat membawa surat keterangan tidak mampu dari desa agar kondisinya tidak langsung diragukan oleh petugas.
"Kalau sudah membawa surat keterangan dari desa yang menyatakan bahwa ini orang miskin, jangan sampai tidak dipercaya," ujarnya.
Bupati Iron menilai masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan harus memperoleh penanganan yang layak, bukan justru dipersulit ketika berhadapan dengan sistem pelayanan kesehatan.
Bupati Iron kembali menegaskan bahwa dirinya tidak akan menoleransi tenaga kesehatan yang terbukti mengabaikan masyarakat.
Baginya, aparatur pemerintah dan tenaga kesehatan bekerja untuk melayani rakyat, bukan sebaliknya membuat masyarakat kesulitan memperoleh haknya.
"Tidak ada toleransi. Kalau sampai dia merugikan masyarakat, kalau sampai dia abaikan masyarakat, itu sudah satu kesalahan yang cukup besar. Sebab kita ini bekerja untuk rakyat, bukan untuk siapa-siapa. Untuk rakyat," tandasnya. (zaa)
follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di twitter
Follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di Instagram
follow Instagram Kami