Reformasi pendidikan NTB 2026

OPSINTB.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meluncurkan serangkaian kebijakan strategis untuk mempercepat reformasi pendidikan NTB yang terintegrasi dengan penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program tersebut diluncurkan langsung oleh Gubernur NTB, H Lalu Muhamad Iqbal, di SMKN 5 Mataram, Rabu (15/7/2026).

Langkah ini bertujuan membangun pemerataan mutu sekolah, memperkuat daya saing lulusan, meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, serta menumbuhkan karakter dan kepedulian lingkungan di kalangan peserta didik.

Hadiri Peluncuran Program Pendidikan NTB

Kegiatan dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB beserta jajaran, Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTB, perwakilan Bank Indonesia, BPR NTB, serta para kepala SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta se-NTB baik secara langsung maupun daring.

Lima Program Utama Reformasi Pendidikan NTB

Pada kesempatan tersebut, Gubernur NTB meluncurkan lima program strategis, yaitu:

• Golden Ticket

• SMK Mendunia

• Gerakan Tanam Cabai untuk Pengendalian Inflasi (TAPSI)

• Bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa kurang mampu

• Relaksasi pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa tantangan terbesar pendidikan di NTB saat ini adalah belum meratanya kualitas SMA dan SMK. Menurutnya, sistem zonasi tidak akan berjalan efektif jika mutu sekolah masih sangat berbeda, sehingga masyarakat terus berupaya mencari sekolah favorit.

“Kalau kualitas seluruh SMA dan SMK kita sama baiknya, masyarakat tidak lagi sibuk mencari sekolah favorit. Karena itu yang harus kita benahi terlebih dahulu adalah kualitas sekolahnya,” tegas Miq Iqbal.

Golden Ticket: Seleksi Kepala Sekolah Terbaik

Untuk mewujudkan pemerataan mutu pendidikan NTB, Pemerintah Provinsi NTB meluncurkan Golden Ticket, sebuah mekanisme seleksi terbuka untuk menjaring kepala sekolah terbaik yang memiliki kapasitas kepemimpinan dan manajerial tinggi. Mereka akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang membutuhkan percepatan peningkatan mutu.

Pada tahap awal, tujuh kepala sekolah terpilih akan menjalankan penugasan khusus di berbagai daerah. Penugasan ini merupakan bentuk penghargaan, bukan hukuman. Para kepala sekolah akan mendapatkan insentif lebih besar dari gaji pokok serta kewenangan memilih dua guru pendamping melalui skema Silver Ticket.

Mereka diberikan waktu satu bulan untuk mengidentifikasi masalah, menyusun proyek perubahan, dan melaksanakan program peningkatan kualitas dengan dukungan anggaran khusus dari pemerintah provinsi.

SMK Mendunia: Vokasi Berbasis Industri dan Potensi Daerah

Reformasi pendidikan NTB juga fokus memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan dunia kerja melalui program SMK Mendunia. Pemprov NTB akan mendorong pengembangan SMK berbasis potensi wilayah dan kebutuhan industri, seperti SMK pertambangan, alat berat, mekanik, dan konstruksi di kawasan Hu’u dan Lunyuk.

Selain itu, pemerintah mendorong peningkatan literasi bahasa Inggris agar lulusan SMK NTB memiliki daya saing nasional dan internasional. Banyak lulusan SMK asal NTB yang kini bekerja di perusahaan dalam dan luar negeri dengan penghasilan kompetitif.

“SMK harus menjadi tempat lahirnya tenaga kerja yang profesional, adaptif, dan siap bersaing, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan industri di NTB, tetapi juga di tingkat nasional dan global,” ujar Gubernur.

Relaksasi Dana BOS untuk Tambahan Penghasilan Guru

Sebagai bentuk keberpihakan kepada tenaga pendidik, Gubernur menyerahkan Surat Keputusan relaksasi penggunaan Dana BOS. Kebijakan ini memungkinkan sekolah memberikan tambahan penghasilan kepada guru dan tenaga kependidikan berstatus PPPK Paruh Waktu.

Mulai September 2026, mereka akan menerima tambahan penghasilan minimal Rp500 ribu per bulan. NTB menjadi salah satu dari sedikit provinsi di Indonesia yang mendapatkan persetujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk kebijakan ini.

TAPSI: Gerakan Tanam Cabai untuk Ketahanan Pangan

Pada kesempatan yang sama, Gubernur meluncurkan Gerakan Tanam Cabai untuk Pengendalian Inflasi (TAPSI) sebagai bagian penguatan ketahanan pangan daerah. Program ini lahir dari pengalaman NTB saat lonjakan harga cabai menjadi penyumbang utama inflasi.

Melalui TAPSI, setiap siswa baru SMA, SMK, dan SLB diwajibkan menanam satu pohon cabai. Dengan sekitar 41 ribu peserta didik baru tahun ini, NTB diproyeksikan menghasilkan cadangan lebih dari 20 ton cabai yang dapat dimanfaatkan untuk pengendalian inflasi sekaligus media pembelajaran karakter.

“Ini bukan sekadar menanam cabai. Anak-anak belajar menyemai, merawat, memanen, hingga memasarkan hasilnya. Mereka belajar bertanggung jawab, peduli terhadap lingkungan, sekaligus membangun keterampilan hidup,” kata Miq Iqbal.

Pendidikan Inklusif dan Penghargaan Kreativitas Siswa Disabilitas

Pemerintah Provinsi NTB juga memberikan perhatian serius pada pendidikan inklusif. Gubernur mengungkapkan upaya penyediaan kendaraan antar-jemput bagi setiap SLB agar tidak ada lagi anak berkebutuhan khusus yang tertinggal karena keterbatasan akses transportasi.

Sebagai bentuk penghargaan terhadap kreativitas peserta didik disabilitas, Gubernur membeli lukisan karya Fatih, siswa SLBN 2 Mataram yang dipamerkan dalam acara tersebut.

“Negara harus memastikan tidak ada satu pun anak yang tertinggal. No one left behind,” tegasnya.

Melalui reformasi pendidikan ini, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan komitmennya membangun ekosistem pendidikan yang berkualitas, merata, adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja, serta melahirkan generasi unggul, berkarakter, peduli lingkungan, dan siap menjadi penggerak pembangunan menuju NTB Makmur Mendunia.