OPSINTB.com - Pemkab Loteng melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menyelenggarakan Bimtek Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bagi 88 SMP Negeri, Selasa (14/7/2026).
Wabup Loteng, HM Nursiah menilai Bimtek PPID penting untuk meningkatkan pemahaman sekolah dalam mengelola dan melayani informasi publik.
Oleh sebab itu, Nursiah meminta pengelola PPID sekolah cermat memilih informasi yang boleh disampaikan ke publik dan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan.
‘’Admin PPID harus ditetapkan melalui SK Kepsek, sehingga tugas dan tanggung jawabnya jelas,’’ tekannya.
Sementara itu, menurut Sansuri dari Komisi Informasi NTB, sengketa informasi di sekolah paling banyak dipicu permintaan dokumen anggaran, kontrak proyek pembangunan, dan proses penerimaan peserta didik baru.
Ia menegaskan, sekolah sebagai badan publik wajib menyediakan layanan informasi, termasuk melalui media digital dan website resmi.
‘’Sekolah sebagai badan publik berkewajiban menyediakan layanan informasi, termasuk memanfaatkan media digital dan website resmi sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat,’’ kata Sansuri.
Kepala Diskominfo, H Lalu Herdan mengatakan, pembentukan dan penguatan PPID sekolah merupakan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Herdan menyebut sekolah selaku badan publik wajib melayani informasi secara terbuka dan akuntabel. Untuk itu, pengelola PPID disarankan berasal dari unsur TU yang ditunjuk Kepsek.
Dengan penguatan PPID di 88 SMP Negeri, Pemkab Loteng mengajak seluruh sekolah mewujudkan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel dan taat aturan. (iwn)
follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di twitter
Follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di Instagram
follow Instagram Kami