OPSINTB.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi generasi muda sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pelaksanaan MBG yang digelar di Hotel Lombok Raya, Mataram, pada Rabu (22/05/2026). Rapat dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional (BGN), Satgas MBG, serta para mitra penyelenggara program di NTB.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda NTB, Fathul Gani menegaskan, Satgas MBG berfungsi sebagai fasilitator dan penghubung untuk memastikan kebijakan pemerintah pusat berjalan efektif di daerah.
“Satgas bertugas menjembatani koordinasi agar kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Seluruh pihak diharapkan bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing serta mengoptimalkan peran unsur-unsur formal di lapangan,” ujarnya.
Menurut Fathul Gani, Program Makan Bergizi Gratis merupakan program nasional yang memerlukan kolaborasi semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah sebagai representasi pemerintah pusat di wilayahnya. Sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program ini.
Dukungan Penuh dari Pemerintah Pusat
Sementara itu, Penasihat Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Erwin Chahara Rusmana menegaskan, Program MBG adalah program strategis nasional yang berkelanjutan dan tetap menjadi prioritas pemerintah.
Erwin menjelaskan bahwa berbagai isu terkait keberlanjutan dan penyesuaian anggaran tidak akan memengaruhi pelaksanaan program inti MBG. Penyesuaian hanya dilakukan pada program pendukung, sementara anggaran operasional dapur, pengadaan makanan dan minuman, serta kebutuhan mitra tetap berjalan normal.
“Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi mikro, memperluas perputaran ekonomi di tingkat bawah, serta mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Erwin juga mengapresiasi capaian Provinsi NTB yang dinilai sebagai salah satu provinsi dengan perkembangan pelaksanaan MBG yang baik, berkat dukungan pemerintah daerah, mitra, dan masyarakat.
NTB Berkinerja Baik dalam Penyelenggaraan MBG
Pada kesempatan yang sama, Inspektur III Inspektorat Utama (Ittama) BGN, Rudyanto menyampaikan, NTB termasuk daerah dengan pertumbuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan dapur MBG yang cukup pesat di Indonesia.
Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan kuat Pemprov NTB serta keberanian para mitra yang ikut berpartisipasi sejak awal meski menghadapi berbagai tantangan.
Rudyanto menegaskan bahwa cakupan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis masih perlu terus diperluas mengingat jumlah peserta didik yang harus dilayani masih sangat besar, mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, hingga pondok pesantren.
Untuk mendukung keberlanjutan program, pemerintah daerah didorong memperkuat sinergi dengan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan guna memastikan ketersediaan bahan pangan yang memadai dan berkelanjutan.
“Jangan sampai ketika jumlah SPPG bertambah, kita justru mengalami kekurangan pasokan pangan. Oleh karena itu, sektor pertanian, peternakan, dan perikanan harus dipersiapkan sejak dini,” tegas Rudyanto.
Pemprov NTB Perkuat Ketahanan Pangan Lokal
Sejalan dengan itu, Pemprov NTB terus mendorong penguatan ketahanan pangan daerah melalui optimalisasi potensi lokal. Pemerintah menargetkan sedikitnya 30 persen kebutuhan pangan untuk MBG dapat dipenuhi dari produksi daerah sendiri, sehingga mengurangi ketergantungan pasokan dari luar wilayah.
Gerakan pemanfaatan lahan pekarangan juga terus digalakkan dengan melibatkan PKK, kelompok masyarakat, organisasi desa/kelurahan, hingga gerakan pramuka untuk mengembangkan komoditas pangan produktif.
Selain pertanian, pengembangan budidaya perikanan dan peternakan seperti lele, patin, dan komoditas pangan lainnya juga didorong untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
Pemerintah juga mengingatkan seluruh pengelola dapur MBG agar mengelola anggaran negara secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi menjaga kualitas layanan serta memastikan manfaat program dirasakan secara optimal oleh masyarakat. (red)
follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di twitter
Follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di Instagram
follow Instagram Kami