OPSINTB.com - Wakil Bupati Loteng, H Muhammad Nursiah menyebut, angka kemiskinan Loteng pada 2025 menyentuh angka 10,68 persen. Angka tersebut menempatkan daerah ini berada di urutan ketiga terendah di NTB setelah Kota Mataram dengan persentase 10,55 dan Kota Bima 10,61 persen.
''Angka itu turun dari 12,07 persen pada 2024. Target kita kemiskinan kembali turun sekitar 10,31 persen di 2026,'' sebut Wabup Nursiah dalam evaluasi program penanggulangan kemiskinan daerah di ballroom kantor bupati setempat, Rabu (19/8/2026).
Ia mengatakan, kendati mengalami penurunan Pemda akan terus memberikan perhatian khusus terhadap wilayah yang memiliki kantong kemiskinan cukup tinggi.
Beberapa contoh, Nursiah melanjutkan, Kecamatan Pujut memiliki angka 11,77 persen atau 16.037 jiwa, Kecamatan Jonggat 10,25 persen atau 13.960 jiwa, dan Praya Barat 10,17 persen atau 13.858 jiwa.
''Ke depan, kita akan terapkan strategi ''3 pintu''. Strategi tersebut diarahkan agar program pemerintah menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,'' ulasnya.
Adapun pintu pertama difokuskan pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui JKN, BPJS Ketenagakerjaan, bantuan pangan, pasar murah, dan BLT.
Pintu kedua diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pelatihan kerja, pengembangan UMKM dan IKM, peternakan, perikanan, dan program padat karya.
''Sementara pintu ketiga kita fokus pada pengurangan kantong kemiskinan melalui perbaikan RTLH, penyediaan air minum, sanitasi, dan peningkatan akses pendidikan,'' papar Nursiah.
Pihaknya berharap, melalui 3 pintu itu, kemiskinan diharapkan tidak hanya turun, tapi memberikan dampak nyata berupa berkurangnya beban hidup masyarakat, peluang pendapatan meningkat, serta membaiknya kualitas hunian dan layanan dasar.
Sementara itu, Kepala BPS Loteng, M Jupri Sardi menyatakan, salah satu indikator kemiskinan dapat dilihat dari tingkat konsumsi masyarakat miskin berdasarkan hasil survei lapangan.
Oleh sebab itu, kolaborasi stakeholder terkait dalam mempercepat kemiskinan ekstrem harus digenjot maksimal.
''Program penanggulangan kemiskinan perlu dilaksanakan menggunakan indikator yang terukur, sehingga intervensi pemerintah dapat semakin tepat sasaran,'' pungkasnya. (iwn)
follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di twitter
Follow OPSINTB.com | News References dan dapatkan update informasi kami di Instagram
follow Instagram Kami