Kepsek SMAN 1 Terara bantah isu harga bangku sekolah bertarif

OPSINTB.com - SMAN 1 Terara bantah isu yang belakangan beredar soal adanya tarif uang bangku sekolah dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Menurut mereka semua informasi itu hoaks alias tidak benar.

Ditemui opsintb.com di ruang kerjanya, Kepala SMAN 1 Terara, Halid, S.Pd, menjelaskan isu adanya dugaan praktik bangku sekolah bertarif dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2026/2027 adalah hoaks. Dia menegaskan hal itu tidak pernah terjadi di lingkungan sekolah yang dipimpinnya.

Menurut Halid, pihak sekolah justru mengetahui adanya isu tersebut setelah membaca pemberitaan yang kemudian dikirimkan kepada pihak sekolah. Ia mengaku tidak mengetahui dari mana asal informasi tersebut.

"Kita tidak tahu datangnya dari mana. Justru kita tahu dari media yang menerbitkan kemarin, kemudian berita itu dikirimkan ke kami," tegas Halid. Saat di konfirmasi opsintb.com Senin (13/7/2026).

Ia menjelaskan, siswa yang diterima belakangan merupakan kuota tambahan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan, yakni sebanyak dua rombongan belajar (rombel) atau sekitar 80 orang.

Halid mengatakan, seluruh calon siswa yang masuk dalam kuota tambahan tersebut diterima melalui pembagian yang proporsional dari sejumlah wilayah, seperti Jenggik, Rarang, Embung Raja, Sikur, Montong Baan Selatan, Selage, Santong, dan wilayah lainnya.

Untuk memastikan proses berjalan adil dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat, pihak sekolah melibatkan kepala desa dan tokoh masyarakat dalam pendataan calon siswa.

"Kita hubungi tokoh masyarakat dan kepala desa di masing-masing wilayah. Mereka yang menyerahkan nama-nama calon siswa kepada sekolah. Ada dari Embung Raja, Rarang, dan wilayah lainnya. Dari situ kemudian terkumpul hingga terbentuk 80 siswa yang diterima," jelasnya.

Halid mengungkapkan, sebelum adanya kuota tambahan, terdapat 147 calon siswa yang tidak lolos karena keterbatasan daya tampung.

Setelah mendapat tambahan kuota sebanyak 80 siswa, masih tersisa sekitar 67 calon siswa yang belum bisa diterima dan harus mencari sekolah lain.

Ia menegaskan, pembagian kuota dilakukan secara merata agar tidak terpusat pada satu desa saja.

Menurutnya, jika hanya berfokus pada satu wilayah, sekolah justru akan dianggap tidak adil karena seluruh calon siswa berada dalam kawasan zonasi.

"Kalau terfokus di satu desa nanti kita dibilang tidak adil. Karena mereka semua masuk zonasi, maka pembagian kuota tambahan dilakukan secara proporsional agar setiap wilayah mendapatkan kesempatan," ujarnya.

Halid juga mengakui bahwa pihak sekolah tidak bisa mengontrol berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat. Sekolah, kata dia, hanya bisa memberikan penjelasan.

"Seharusnya informasi seperti itu dikonfirmasi terlebih dahulu ke sekolah, benar atau tidak," ungkapnya.

Lebih lanjut Halid menjelaskan, kuota reguler SMAN 1 Terara semula berjumlah 480 siswa. Namun setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan untuk menambah dua rombongan belajar, kuota meningkat menjadi 560 siswa yang terbagi dalam 14 kelas.

Di akhir keterangannya, Halid kembali menegaskan bahwa pihak sekolah tidak pernah melakukan penarikan dana dalam proses penerimaan siswa baru.

"Hoaks itu tidak ada sama sekali. Silakan saja kalau ada yang punya bukti. Mungkin kalau ada yang bermain di bawah kita tidak tahu, tetapi kalau sekolah, tidak pernah ada penarikan dana," pungkasnya Halid. (zaa)