Guarantee Letter Bank NTB Syariah untuk MXGP, asli atau palsu?

Redaksi
mataram - 11/11/2025

Guarantee Letter Bank NTB Syariah untuk MXGP, asli atau palsu?

OPSINTB.com - Gelaran Motocross Grand Prix (MXGP) pada Juli tahun 2024 lalu, masih menyisakan sengkarut. Bukan hanya vendor yang tak terbayar namun juga hotel.

Terbaru beredar Guarantee Letter atau surat jaminan garansi pembayaran NTB Syariah saat gelaran MXGP. Surat jaminan per tanggal 26 Juni 2024 itu ditujukan kepada General Manager Hotel Merumatta Senggigi Lombok.

Dokumen itu sebagai jaminan dari Bank NTB Syari'ah ke pihak Hotel Merumatta Senggigi agar diberikan fasilitas kamar sesuai permintaan yang jumlahnya mencapai Rp669.702.500.

Sejumlah permintaan ialah berupa 14 kamar Superior Garden Room dengan total Rp977.500 per malam dan 4 kamar Bungalow dengan nominal Rp1.150.000 malam, jumlahnya mencapai Rp73.140.000.

Selanjutnya 29 kamar Superior Garden Room dan 16 kamar Bungalow, total Rp 514.222.500. Berikutnya 10 kamar Bungalow senilai Rp11.500.000.

Ada juga 14 kamar Superior Garden Room dan 2 kamar Bungalow, total Rp63.940.000. Tambahan 2 kamar Bungalow dengan total biaya Rp6.900.000.

Setahun sudah berlalu, hingga saat ini surat jaminan berstempel basah itu diduga tak bisa dicairkan.

Untuk menanyakan kebenaran surat jaminan itu, opsintb.com menghubungi Direktur Utama Bank NTB Syari'ah, Nazarudin, melalui aplikasi WhatsApp pada Selasa malam (11/11/2025).

Nazaruddin selaku Direktur Bank NTB Syari'ah tak berani bicara lebih jauh lantaran dirinya baru memimpin lembaga perbankan tersebut.

"Hub Sekper saja ya mas, biar lebih komprehensif infonya. Saya baru menjabat disini mas," jawab Nazaruddin melalui pesan WhastApp kepada wartawan opsintb.com.

Opsintb.com, menghubungi Sekper Bank NTB Syari'ah namun hingga berita ini diterbitkan belum ada jawaban.

Kasus penerbitan surat jaminan ini bisa berpotensi masuk ranah pidana. Lantaran adanya guarantee letter tersebut pihak Hotel Merumatta Senggigi dirugikan secara materi.

Dikutif dari wartaone.online, akademisi Universitas Mataram Prof Zainal Asikin mengatakan, penerbitan guarante letter ini berpotensi masuk ke ranah pidana. “Kalau merugikan korporasi atau keuangan negara,” tegasnya. (red/opsintb)