Prabowo segera launching KMP, Lombok Timur siap tancap gas

Prabowo segera launching KMP, Lombok Timur siap tancap gas

OPSINTB.com - Koperasi Merah Putih (KMP) direncanakan bakal dilaunching dalam waktu dekat. Kendati demikian tak semua pengurus koperasi akan menghadiri kegiatan tersebut.

Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Timur, H Muhammad Juaini Taofik mengamini hal tersebut. Dia membeberkan hanya 100 desa/kelurahan se Indonesia akan menghadiri launching tersebut.

"Launching akan dilaksanakan sepulang Presiden Prabowo dari Eropa, yang rencana akan digelar di Klaten, Jawa Tengah," kata Ofik, ditemui awak media di sela kegiatannya, Kamis (17/7/2025).

Pengurus KMP di NTB akan diwakili oleh Lombok Barat atau Lombok Tengah. Hal itu disebutnya masih dalam pembicaraan lantaran faktor jarak.

Di Lotim, kata dia, koperasi tersebut sudah terbentuk di 254 desa/kelurahan dan berbadan hukum. Tinggal menunggu launching pada 21 Juli mendatang.

Secara nasional, desa sebanyak 82.262 akan dilaunching serentak seluruh Indonesia pada tanggal 28 Oktober 2025, sekaligus memanfaatkan momen hari sumpah pemuda.

Mungkin, sebutnya, lantaran kebanyakan pengurus koprasi dari pemuda.

Taofik mengatakan, semua satuan tugas KMP telah terbentuk dan diketuai langsung oleh bupati. Dirinya menjadi wakil dan sekretaris satgas Kadis Koperasi.

Setelah dilaunching ini pihaknya menunggu dari pemerintah pusat model aktivitas, permodalan hingga bisnis.

''Sesuai dari waktu yang diberikan oleh pusat, Koperasi Merah Putih berhasil selesai dibentuk sebelum 1 Juli di 254 desa/kelurahan," katanya.

Untuk sementara, sekretariat KMP rata-rata di kantor desa, lokasinya pun sangat situasional. Sementara seperti di Desa Kembang Kuning, sekretariatnya masih menyatu dengan Bumdes.

Sekda menjelaskan, terdapat perbedaan antara Bumdes dan KMP. BUMdes, kata dia, diatur dalam UU No 6 2014, sedangkan KMP melalui instruksi Presiden tahun 2025, harapannya semacam lokomotif perekonomian di tingkat desa.

Semisal kegiatan di desa seperti program RTLH, koperasi diharapkan ada unit usaha untuk bahan bangunan. Kendati keduanya memiliki perbedaan, harus beriringan sejalan usaha. Meski KMPdes skala usahanya lebih di tingkatkan.

"Tidak menutup kemungkinan kalau berkembang dari desa pun bisa membuat unit usaha lainnya," terannya. (zaa)