DPR RI evaluasi pelaksanaan program bantuan sosial di Lombok Timur

DPR RI evaluasi pelaksanaan program bantuan sosial di Lombok Timur

DPRI RI evaluasi pelaksanaan program bantuan sosial di Lombok Timur

OPSINTB.com - Komisi VIII DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja terkait Evaluasi Pelaksanaan Program Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam di Kabupaten Lombok Timur, Senin (28/6/2021).

Rombongan diterima Bupati, diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, HM Juaini Taofik.

Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan kondisi Lombok Timur saat ini terkait pandemic covid-19. Dia menyebut Lombok Timur menjadi satu dari empat kabupaten kota di NTB yang sudah berada di zona kuning.

"Ketangguhan Lombok Timur mengahdapi bencana, termasuk bencana non alam pandemic covid-19 bukan semata dari internal. Kolaborasi dan dukungan eksternal-lah yang disebut menjadikan kondisi bencana di daerah ini dapat dilewati dengan cepat," kata Juaini.

Karena itu, dia menyampaikan terima kasihnya kepada semua pihak termasuk Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial, demikian pula dengan para wakil rakyat yang duduk di DPR RI.

Terkait kunjungan kali ini, Sekda melihat hal tersebut sangat penting, dan berharap evaluasi dapat dilakukan secara proporsional.

Ketua Rombongan Komisi VIII DPR RI, yang juga merupakan putra Lombok Timur, H Nanang Samodra menyampaikan evaluasi, di antaranya melihat apakah semua warga masyarakat yang terdampak bencana sudah mendapatkan bantuan termasuk evaluasi bantuan dampak covid-19.

Diakuinya pembagian bantuan sosial tidak merata, tergantung sumber dananya. Kondisi ini menimbulkan gejolak di masyarakat.

Nanang mengingatkan pula agar PKH tidak memiliki keberpihakan terhadap kelompok atau organisasi politik, bahkan diperalat untuk tujuan tertentu.

"PKH juga diminta untuk memperbarui data keluarga penerima manfaat agar program ini dapat digulirkan kepada kelurga lainnya dan pengentasan kemiskinan lebih optimal," pungkasnya.

Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Lombok Timur itu dihadiri pula pihak Kementerian Sosial, Bank mitra, Pimpinan OPD terkait, Camat, Kepala Desa, serta Tagana. (yan)